Sembunyi di Balik Pintu Rujab: Pelarian Sang Bupati Ende dari Konflik Ndao.
Oleh: Ketua Termandat PMKRI Cabang Kupang; Presidium Riset & Teknologi,
Fransiskus Riandi Kore Kele, S.A.B.
(Ende-Menitnusantara.com) Menyaksikan demontrasi rekan – rekan sejawat Parlemen Jalanan PMKRI Cabang Ende di kota lahirnya historis Ideologis Pancasila menyita drama lelucon yang luar biasa dahsyat-nya. Kami di kota karang kupang seolah disuguhkan penulisan film (dra-ende) alias Drama Ende tentang Bupati Ende yang menghilang dari hadapan massa aksi.
Ketika Bupati Ende Benediktus menghindar dari masa aksi PMKRI Ende bersama ratusan UMKM di kawasan sempadan Ndao kami melihat hal itu sebagai naskah film dra-ende yang gagal tayang lantaran Bupati Ende tak ingin menjadi pemeran utama untuk menyelamatkan rakyatnya mungkin karena minim honor insentif.
Dari realitas itu, saya menyadari sebagai anak Ende yang memutuskan untuk bertahan di kota karang demi memenuhi mimpi untuk menjadi pemimpin yang tidak baper terhadap aksi demo mahasiswa, saya terpanggil untuk terus belajar di PMKRI Cabang Kupang.
Maka sebagai Presidium Riset dan Teknologi PMKRI Cabang Kupang, saya melayangkan opini kepedulian ini sebagai bentuk keprihatinan terhadap pemimpin yakni Bupati Ende Benediktus Badeoda dinilainya telah gagal menjawab Ende Baru dalam refleksi- nya yang berjalan menuju dua tahun memimpin Ende.
Potret Aksi PMKRI Ende
Di depan gerbang Rumah Jabatan Bupati, matahari tegak lurus menyengat ubun-ubun. Ratusan warga Ndao dan mahasiswa PMKRI bersimpuh, menuntut satu hal: ruang untuk bernapas bagi periuk nasi mereka. Namun, di balik dinding-dinding kokoh rumah jabatan itu, penghuninya memilih opsi yang paling klasik dalam kamus politik lokal; ‘menghilang’.
Ini adalah kali ketiga. Seperti adegan film yang repetitif, Bupati Ende Benediktus Badeoda kembali absen. Bukan absen dalam tugas kedinasan, melainkan absen secara esensial dari hadapan rakyat yang memilihnya.
Anatomi Sang Penghindar
Dalam studi psikologi politik, tindakan berulang menghindari konstituen yang melakukan protes damai bukanlah sekadar “sikap diam”. Ini adalah indikasi defisit legitimasi. Ketika seorang pemimpin tiga kali berturut-turut memilih pintu belakang atau “dinas luar kota” yang mendadak saat warga datang mengetuk pintu, ia sebenarnya sedang melakukan desersi moral.
Secara sosiologis, Rumah Jabatan sejatinya adalah ruang kontrak sosial. Ketika gerbangnya dikunci rapat-rapat saat rakyat datang, kontrak itu seolah sedang disobek di depan mata. Bupati Benediktus tampak lebih nyaman dengan narasi “gangguan psikis” yang ia bangun melalui pernyataan istrinya, daripada berhadapan dengan fakta empiris bahwa kebijakan penggusuran Ndao adalah ancaman bagi keberlangsungan hidup ratusan keluarga.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.