Politik Ghosting dan Kematian Dialog
Gaya kepemimpinan yang menghindari konfrontasi verbal dengan rakyat ini bisa disebut sebagai politik ghosting. Alih-alih merespons dengan diskursus dialektis, penguasa lebih memilih untuk menciptakan jarak. Ini adalah bentuk infantilisme manajerial. Pemimpin yang enggan berdialog dengan rakyatnya sendiri sesungguhnya sedang menunjukkan kerentanan intelektual: ketidakmampuan untuk mempertahankan argumen kebijakan di depan publik.
Jika kebijakan tersebut benar, rasional, dan berlandaskan pada kepentingan umum, mengapa harus takut pada PMKRI? Mengapa harus menganggap suara warga Ndao sebagai “polusi” yang mengganggu ketenangan psikis anak?
Dalam alam demokrasi, suara sumbang dari rakyat adalah “sinyal” yang seharusnya diolah menjadi kebijakan perbaikan. Namun, di Ende, sinyal itu dianggap sebagai gangguan frekuensi yang harus dimatikan dengan cara menghindar, atau lebih buruk lagi, dengan ancaman legalitas.
Batu Ujian Integritas
Kritik tajam dari warga dan mahasiswa bukan lahir dari ruang hampa. Ia adalah akumulasi dari paradoks pembangunan: di saat 225 desa di Ende masih berkutat dengan kegelapan listrik dan rusaknya infrastruktur jalan, pemerintah justru tampak begitu bersemangat memprioritaskan proyek water boom dan penataan sempadan yang mengorbankan rakyat kecil.
Tiga kali menghindar hanyalah manifestasi dari kegagalan untuk menjadi Bapak bagi seluruh rakyat. Seorang bupati yang memilih memposisikan dirinya sebagai “korban” di rumahnya sendiri, sementara rakyatnya berjuang mempertahankan atap rumahnya dari gusuran, adalah potret pemimpin yang kehilangan orientasi.
Jika Bupati Benediktus merasa bahwa aksi warga adalah gangguan, mungkin ia perlu diingat kembali pada sumpah jabatannya. Rumah Jabatan itu dibangun dengan pajak yang dibayar oleh keringat pedagang Ndao. Menghindar dari pemilik sah pajak tersebut saat mereka menuntut hak adalah bentuk pembangkangan sipil dari pihak penguasa.
Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat keberhasilan sebuah proyek mercusuar jika di saat yang sama, nurani kemanusiaan sang pemimpin mengalami atrofi. Jika pintu Rujab tetap terkunci bagi warga Ndao, jangan heran jika suatu saat, gerbang kepercayaan rakyat pun akan tertutup rapat selamanya bagi sang Bupati.
Di Ende, kini kita bukan hanya sedang menyaksikan pembangunan infrastruktur yang timpang, melainkan sedang menyaksikan sebuah krisis kepemimpinan yang sedang sembunyi di balik pintu yang terkunci.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
