Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Sosialisasi Empat Pilar di Manokwari, Cheroline Dorong Kebijakan yang Berpihak pada Masyarakat Adat

(Manokwari-MenitNusantara) Di tengah berbagai persoalan kebangsaan yang masih dirasakan masyarakat Papua, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga minimnya pelibatan masyarakat adat, Anggota DPR RI Cheroline Chrisye Makalew,S.P menegaskan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi etis dan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan itu disampaikannya saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Manokwari, Papua Barat, Selasa (9/12/2025).

Baca Juga :  Aktivis dan Penggiat Media Sosial Bersama Peniup Peluit (Whistleblower) Dihukum Karena Mengungkap Kasus Dugaan Korupsi BUMD Di Lingkungan Pemda DKI Jakarta

Cheroline menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika—tidak boleh dipahami sebatas hafalan normatif. Nilai-nilai tersebut, menurut dia, harus hadir secara nyata dalam kebijakan publik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi persoalan struktural.

Baca Juga :  Hari Bhayangkara ke-80, Polres Nagekeo dan Yonif 834/Wakanga Mere Bersatu dalam Aksi Kemanusiaan

“Empat Pilar Kebangsaan akan kehilangan maknanya jika tidak diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Di Papua, pengamalan nilai kebangsaan harus tercermin dalam penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta jaminan atas ruang hidup,” ujar Cheroline.

Ket Foto : Anggota DPR RI Cheroline Chrisye Makalew,S.P Lakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Ket Foto : Anggota DPR RI Cheroline Chrisye Makalew,S.P Saat Melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Baca Juga :  GMNI Kupang Desak Polda NTT dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Transparan dalam Penyitaan dan Pelelangan BBM Subsidi Jenis Solar Tahun 2025

Ia menilai Papua memiliki kekhasan sosial, budaya, dan geografis yang menuntut pendekatan pembangunan berbeda. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dijalankan semata-mata dengan logika administratif dan ekonomi, melainkan harus berangkat dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.