Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Sosialisasi Empat Pilar di Manokwari, Cheroline Dorong Kebijakan yang Berpihak pada Masyarakat Adat

(Manokwari-MenitNusantara) Di tengah berbagai persoalan kebangsaan yang masih dirasakan masyarakat Papua, mulai dari ketimpangan pembangunan hingga minimnya pelibatan masyarakat adat, Anggota DPR RI Cheroline Chrisye Makalew,S.P menegaskan pentingnya Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi etis dan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegasan itu disampaikannya saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Manokwari, Papua Barat, Selasa (9/12/2025).

Baca Juga :  ​Selesaikan Kasus Penganiayaan melalui Restorative Justice, Bhabinkamtibmas Kotaraja Polres Ende Berhasil Damaikan Kerabat yang Bertikai

Cheroline menekankan bahwa Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika—tidak boleh dipahami sebatas hafalan normatif. Nilai-nilai tersebut, menurut dia, harus hadir secara nyata dalam kebijakan publik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi persoalan struktural.

Baca Juga :  Upaya Meningkatkan Pendapatan Perumda Tirta Kelimutu Ende, Megi Sigasare Dorong Produksi Air Minum Dalam Kemasan

“Empat Pilar Kebangsaan akan kehilangan maknanya jika tidak diwujudkan dalam kebijakan yang adil dan berpihak pada rakyat. Di Papua, pengamalan nilai kebangsaan harus tercermin dalam penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta jaminan atas ruang hidup,” ujar Cheroline.

Ket Foto : Anggota DPR RI Cheroline Chrisye Makalew,S.P Lakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Ket Foto : Anggota DPR RI Cheroline Chrisye Makalew,S.P Saat Melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Baca Juga :  Pimpin Apel Kesadaran Kopri, Wakil Bupati Nagekeo Tegaskan Pentingnya Loyalitas Dan Kedisiplinan ASN

Ia menilai Papua memiliki kekhasan sosial, budaya, dan geografis yang menuntut pendekatan pembangunan berbeda. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dijalankan semata-mata dengan logika administratif dan ekonomi, melainkan harus berangkat dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila.