Skizofrenia Kebijakan: Menagih Pajak Sambil Membunuh Subjeknya
Ada kontradiksi yang menggelikan antara kebijakan Tapping Box dan penertiban Ndao. Di satu sisi, pemerintah berambisi mengejar PAD melalui digitalisasi pajak, namun di sisi lain, pemerintah menghancurkan ekosistem ekonomi mikro di Ndao yang memutar uang miliaran rupiah per tahun.
Bagaimana mungkin pemerintah bicara soal target pendapatan daerah jika basis ekonomi rakyat yang sudah mandiri selama 15 tahun justru diratakan dengan tanah? Ini adalah kebijakan yang membelah diri. Menghilangkan pedagang Ndao berarti menghilangkan perputaran uang Rp2,4 Miliar per tahun dari sirkulasi pasar lokal Ende. Ini bukan langkah strategis, ini adalah bunuh diri ekonomi.
Keadilan Ruang: Sempadan untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat
Tulisan senior Maxi Mari mengabaikan mandat Pasal 33 UUD 1945. Sempadan pantai adalah milik publik, dan publik yang paling berhak adalah rakyat yang menggantungkan hidupnya di sana secara produktif.
Kebaikan bersama (bonum commune) tidak bisa dicapai dengan cara mengorbankan piring nasi puluhan kepala keluarga demi estetika trotoar yang kosong dan dingin. Jika pemerintah hanya ingin pantai yang rapi untuk berswafoto namun membiarkan dapur rakyatnya padam, maka pemerintah sedang membangun monumen ketidakpedulian.
Menuntut Nurani Kepemimpinan
Kita menantang Pemerintah Kabupaten Ende dan para pendukung opini “regulasi buta” ini: Berhentilah menyembah teks, mulailah melihat nyawa. Regulasi tata ruang harus direvisi untuk mengakomodasi zonasi ekonomi rakyat. Mitigasi harus diwujudkan dalam bentuk standar bangunan lapak yang aman, bukan penggusuran.
Jangan jadikan hukum sebagai alat untuk menindas mereka yang lemah hanya karena mereka tidak memiliki akses ke meja-meja kekuasaan. Ndao bukan sekadar koordinat di peta tata ruang; ia adalah detak jantung ekonomi rakyat Ende yang harus dijaga, bukan dipadamkan atas nama “berhala” administrasi.
Maka dari itu, kita berharap kepada Pemerintah untuk tidak menjadikan regulasi tata ruang sebagai kitab suci dan mitigasi bencana sebagai berhala untuk disembah. Karena aspek (humanity) kemanusiaan dan ekonomi harus dipertimbangkan dengan bijaksana dan solutif.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
