Opini MM Edisi 3 Membeku Dalam Halusnasi Teknokrasi : Siapa yang Mengalami Kekosongan Substantif?
Oleh: Rian Laka
(MenitNusantara.com) Kakanda Maxi Mari dalam ulasan opininya sedang mencoba melempar bom kata-kata: ‘kekosongan substantif, kurang landasan empiris, hingga kegagalan memahami kompleksitas teknis’. Sebuah upaya “intelektualisasi” yang nampak gagah di atas kertas, namun sayangnya, jika kita bedah lebih dalam, justru ulasan Kakanda Maxi-lah yang sedang mengalami Amputasi Empati dan Miopia Sosiologis.
Dititik ini, adinda ingin menguji klaim “Rasionalitas” kakanda MM tersebut: pertama, Menyoal “Kekosongan Substantif”: Mana Solusi Selain Penggusuran? Kakanda Maxi menuduh adinda kosong substantif. Namun, substansi apa yang ia tawarkan? Jika substansi yang ia maksud adalah kepatuhan buta pada regulasi tanpa mitigasi sosial, maka itu bukan substansi; itu adalah Dogmatisme Hukum.
Disini adinda berusaha untuk meluruskan alur logika berfikir Kakanda Maxi bahwa substansi sejatinya lahir dari kebijakan publik adalah Solusi atas Masalah. Di opini edisi kemarin, adinda menawarkan solusi On-Site Upgrade(Penataan di Tempat). Namun Kakanda Maxi hanya menawarkan penggusuran.
Nah, Siapa yang sebenarnya kosong substantif? Seseorang yang menawarkan inovasi tata ruang, atau seseorang yang hanya tahu cara “membersihkan” rakyat dari pandangan mata yang kerdil? Tentu, adinda meragukan rasionalitas kakanda Maxi Mari. Semakin anda mempertegas maksud anda, semakin pula menciptakan kelonggaran dalam berfikir akademis.
Kedua, Landasan Empiris” vs “Realitas Perut”. Ia menuding kita kurang landasan sempiris. Mari kita bicara empiris: bahwa Secara empiris, 15 tahun pedagang Ndao menghidupi diri mereka sendiri tanpa membebani APBD, bahkan menyumbang retribusi. Secara empiris, relokasi pedagang di berbagai daerah sering kali berakhir pada kemiskinan baru dan pasar yang mati. Nah tunjukan dimana letak hingga tidak adanya landasan empiris dalam 3 edisi opini dinda kemarin.
Lantas pertanyaan, apakah Kakanda Maxi memiliki data empiris yang menjamin bahwa setelah digusur, taraf hidup pedagang Ndao akan meningkat? Jika tidak punya, maka “landasan empiris” yang kakanda Maxi maksudkan dan banggakan hanyalah imajinasi sesat birokrasi.
Ketiga, Kompleksitas Teknis dan Finansial: Alasan atau Inovasi? Kakanda Maxi bicara soal “ketidakjangkauan memahami kompleksitas teknis dan finansial”. Ini adalah bahasa halus untuk mengatakan: “Negara tidak punya uang dan tidak mau repot menata kalian.” Bagaimana tidak Menggunakan “kompleksitas finansial” sebagai alasan untuk menggusur adalah bentuk Kemalasan Intelektual.
Jika pemerintah bisa menganggarkan miliaran rupiah untuk proyek fisik lainnya, mengapa untuk menata aset ekonomi rakyat di Ndao tiba-tiba menjadi “kompleks”? Inovasi finansial seharusnya digunakan untuk memberdayakan rakyat, bukan dijadikan alasan untuk menyingkirkan mereka. Jangan jadikan istilah teknis sebagai tembok untuk menutupi ketidakmampuan berinovasi.
Ke empat, Gambaran Besar”: Kepentingan Umum atau Estetika Elit? Kakanda Maxi menuduh adinda gagal melihat gambaran besar kepentingan umum. Siapa “Umum” yang dimaksud? Apakah rakyat Ende yang mencari makan di Ndao bukan bagian dari “Umum”? Apakah 100 kepala keluarga itu adalah warga negara kelas dua?
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.