Komisioner KPAI, Dian Sasmita, menambahkan bahwa pihaknya akan memperkuat fungsi advokasi, edukasi, dan pengawasan, khususnya dalam perlindungan anak yang menjadi korban TPPO maupun TPKS.
Di sisi lain, Kapolres Sumba Barat, AKBP Yohanis Nisa Pewali, menegaskan komitmen jajarannya dalam meningkatkan edukasi masyarakat, memperkuat kapasitas penyidik Unit PPA dengan pendekatan yang ramah perempuan dan anak, mengoptimalkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK), serta mengedepankan prinsip keadilan gender dalam setiap proses penanganan perkara.
Sebagai hasil rapat koordinasi, seluruh peserta menyepakati dukungan terhadap Program Zero TPPO yang diinisiasi Polda NTT sekaligus mendorong wilayah Sumba menjadi Pilot Project Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO dan TPKS.
Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen bersama yang ditandatangani para perwakilan instansi sebagai bentuk keseriusan memperkuat koordinasi, pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban, hingga pemulihan yang berorientasi pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Kementerian HAM bersama seluruh pemangku kepentingan berharap Pulau Sumba dapat menjadi model nasional dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan TPPO serta TPKS yang efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi perempuan, anak, serta kelompok rentan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
