Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

420 Warga Tengki Seribu Minta Menteri HAM Kunjungi Lokasi Relokasi dan Pastikan Pemenuhan Hak Warga

(JAKARTA-MenitNusantara) Sebanyak 420 warga Tengki Seribu yang kini menempati kawasan relokasi Kavling Punggur Kampung Alor, Batam, melalui kuasa mereka, Zainal Lewaimang, SH, secara resmi menyampaikan permohonan kepada Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, agar berkenan mengunjungi dan mendengarkan langsung aspirasi warga terkait pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Permohonan tersebut disampaikan pada Selasa (9/6/2026) di Kantor Kementerian HAM RI. Dalam penyampaian aspirasi tersebut, Zainal Lewaimang didampingi Ketua Forum Pemuda NTT, Adi Papa, serta Sekretaris Jenderal Forum Pemuda NTT, Talla Vargaz.

Baca Juga :  Mgr. Paskalis Bruno Syukur, OFM Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Uskup Bogor

Menurut Zainal, warga sangat mengharapkan kehadiran Menteri HAM untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat relokasi sekaligus memastikan hak-hak warga terpenuhi sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ia menjelaskan bahwa sejumlah hak warga telah dipenuhi oleh pihak perusahaan, antara lain penyediaan satu kavling tempat tinggal berukuran 6 x 10 meter, uang santunan sebesar Rp7 juta per keluarga, serta pembangunan berbagai sarana dan prasarana umum seperti akses air bersih, jalan masuk, taman, dan rumah ibadah.

Baca Juga :  Dipo Nusantara Soroti Ketimpangan Data Limbah B3 dan Tata Kelola FABA PLTU

Meski demikian, warga masih berharap adanya dukungan pemerintah dalam mempermudah proses administrasi dan legalitas kepemilikan kavling, termasuk terkait pembayaran dan pengurusan dokumen UWTO melalui Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

“Warga yang telah direlokasi ke Kavling Punggur Kampung Alor sangat berharap Menteri HAM dan jajaran Kementerian HAM dapat mengunjungi lokasi, mendengarkan aspirasi kami secara langsung, serta mengawasi pemenuhan hak-hak warga,” ujar Zainal.

Baca Juga :  Ema Suranta, Nasabah PNM Mekaar Raih Penghargaan Mata Lokal Award 2025

Dalam aspirasi tertulis yang diserahkan kepada Kementerian HAM, warga juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan nasional yang dijalankan Presiden RI, khususnya Asta Cita pertama yang menekankan penguatan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Selain itu, warga menyatakan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam menciptakan iklim investasi yang aman, kondusif, dan berkelanjutan.