Di sisi lain, beberapa tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa persoalan ini telah disampaikan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah. Mereka berharap adanya peninjauan langsung guna memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai ketentuan.
Secara regulasi, kegiatan pertambangan dan industri seperti AMP diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan, termasuk perizinan usaha, izin lingkungan, serta kesesuaian dengan tata ruang wilayah. Ketentuan ini diatur antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain itu, kesesuaian lokasi kegiatan usaha dengan peruntukan ruang juga menjadi aspek penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak perusahaan terkait aktivitas operasional di lokasi tersebut. Sementara itu, masyarakat berharap adanya klarifikasi dari pihak terkait serta langkah-langkah yang dapat menjamin keseimbangan antara kegiatan usaha dan kenyamanan lingkungan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
