Kawasan Ndao Di Antara Amis Garam dan Dinginnya Meja Birokrasi
(Ende-Menitnusantara.com) Pantai Ndao bukan sekadar garis pertemuan antara daratan Ende dan Laut Sawu. Bagi belasan nyawa yang menggantungkan nasib di sempadannya, pantai ini adalah rahim yang memberi makan, sekaligus saksi bisu atas belasan tahun keringat yang mengkristal menjadi garam kehidupan. Namun hari ini, aroma amis laut kalah tajam oleh aroma dingin dari kertas-kertas instruksi yang lahir di gedung-gedung ber-AC. Pemerintah bicara soal “penertiban”, namun rakyat bicara soal “kelangsungan”.
Mosaik Belasan Tahun yang Terancam
Berjalan di sepanjang sempadan Ndao adalah membaca sejarah ketekunan yang terabaikan. Di sana, para pedagang kecil telah membangun ekonomi mikro dari puing-puing ketiadaan. Mereka bukan pendatang yang datang kemarin sore dengan modal besar dan izin yang licin. Mereka adalah wajah-wajah yang tetap bertahan saat badai menghantam pantai, jauh sebelum rencana tata ruang kota menjadi perbincangan elit di meja makan.
Belasan tahun mereka mengais hidup. Di sela-sela jualan yang tak seberapa, mereka sebenarnya adalah “penjaga” alami kawasan tersebut. Kini, atas nama estetika dan regulasi sempadan, mereka dipandang sebagai “gangguan”. Sebuah anomali dalam desain modernitas yang dipaksakan.
Investigasi Nurani: Aturan untuk Siapa?
Regulasi memang harus ditegakkan, namun hukum yang buta terhadap realitas sosiologis hanyalah tirani yang dibalut legalitas. Jika pemerintah ingin menertibkan Ndao, pertanyaannya adalah: Ke mana arah “relokasi” atau “solusi” yang ditawarkan? Ataukah penertiban ini hanyalah eufemisme dari pengusiran halus tanpa kompensasi martabat?
Pemerintah seringkali terjebak pada trik keindahan visual—ingin pantai yang bersih dan rapi demi pujian mata tamu-tamu asing—namun abai pada track kemanusiaan. Menggusur mereka yang sudah belasan tahun mencari nafkah tanpa menyediakan ekosistem pengganti yang layak adalah sebuah kegagalan imajinasi kepemimpinan.
Simpul yang Koyak
Kita harus kritis melihat ini sebagai “Breek” (patahan) dalam hubungan antara rakyat dan penguasa. Sempadan pantai memang milik publik, tapi publik yang mana? Apakah publik yang hanya ingin ber-swafoto di pantai yang sepi, atau publik yang butuh makan dari hasil berjualan?
Pemerintah Ende tidak bisa hanya menggunakan pendekatan “palu” dalam menyelesaikan urusan Ndao. Dibutuhkan sebuah “rakitan” kebijakan yang lebih manusiawi. Penertiban tanpa pemberdayaan adalah bentuk kekerasan struktural yang akan meninggalkan luka permanen di hati masyarakat pesisir.
Epilog : Menanti Klik Kebijakan
Masa depan Ndao yang gemilang tidak akan tercapai hanya dengan mengosongkan lahan. Ia akan gemilang jika pemerintah mampu membuat sebuah klik kebijakan di mana keindahan pantai bersanding mesra dengan kesejahteraan pedagang lokal. Jangan sampai atas nama hukum, kita justru menghancurkan satu-satunya cinta yang ada di hati rakyat kecil terhadap tanah kelahirannya.
Sebelum ekskavator atau aparat bergerak, ingatlah satu hal: Di balik setiap rombong jualan yang akan dipindahkan, ada mimpi-mimpi sekolah anak-anak Ende yang ikut terancam runtuh.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.