Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

PHK TENAGA KERJA SECARA SEPIHAK TANPA PESANGON, PT ASIA PACIFIC XPRESSINDO DISOMASI KUASA HUKUM

Reporter : rian nulangi Editor: Tim

(JAKARTA-MenitNusantara.com) PT Asia Pacific Xpressindo, perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa ekspor impor dan distributor suku cadang telepon seluler yang beralamat di Jl. Atang Sanjaya No.21, Boutique Office Lot 12 No.15, Benda – Tangerang, Banten 15125, mendapatkan Somasi Pertama oleh Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum AR-A Law Firm & Partners. Somasi tersebut dipicu oleh dugaan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan lisan tanpa pemenuhan hak-hak pekerja sesuai regulasi hukum yang berlaku.

Baca Juga :  Diduga Empat Toko Besar di Ende Jadi Pintu Masuk Rokok Ilegal

Kasus ini menimpa Antonius Maria Klaret Maku, seorang pekerja yang telah mengabdi sebagai pengemudi (driver) operasional perusahaan sejak 8 Desember 2017 hingga Mei 2025 dengan total masa kerja mencapai 7 tahun 5 bulan.

Kronologi PHK Lisan dan Dugaan PT Asia Pacific Xpressindo Menghindar Dalam Penyelesaian Persoalan

Berdasarkan keterangan dalam dokumen Somasi Pertama tertanggal 02 November 2026, tindakan pemecatan bermula pada Mei 2025 di area gudang perusahaan. Saat itu, perwakilan HRD bernama Gatot menyampaikan pemberhentian secara lisan dengan dalih perusahaan sudah tidak membutuhkan tenaga korban, namun enggan menerbitkan surat PHK resmi.
Meskipun HRD sempat berjanji akan menyelesaikannya, hingga kurun waktu 1 tahun 7 bulan setelah kejadian, tidak ada itikad baik dari pihak manajemen. Berbagai upaya mediasi (bipartit) yang dilakukan korban secara mandiri maupun didampingi Kuasa Hukum termasuk mendatangi langsung kantor PT Asia Pacific Xpressindo di Cengkareng Business City selalu diabaikan dan pihak manajemen terkesan menghindar.

Baca Juga :  Menciptakan Atmosfer Persaingan Yang Sehat Dan Positif, Lapas llB Ende Menggelar Pertandingan Catur Antar Blok

Desakan dan Tuntutan Hak Pekerja

Tim Kuasa Hukum yang terdiri dari Don Bosko Chandra K. Goba, S.H., DDC., Yosef Gani Paulana Gande, S.H., Efraim Mbomba Reda, S.H., Stefanus Gega, S.H., Didimus Migu, S.H., dan Gimson R.M. Obhetan, S.H. mendesak perusahaan untuk mematuhi ketentuan UU Ketenagakerjaan jo UU Cipta Kerja dan PP No. 35 Tahun 2021.