Rasionalitas yang Terluka : Menjawab Teknokrasi Dingin Kakanda Maxi Mari dalam Tragedi Ndao
Oleh: Rian Laka
(Ende-MenitNusantara) Membaca dan mencermati sanggahan opini Kakanda Maxi Mari edisi ke – 3 yang bertajuk “Analisis Kritis Kelemahan Logika…”, kita seolah sedang disuguhi sebuah pameran “Teknokrasi Dingin. Bahkan terlampau membias dari substansi. Dengan piawai, kakanda Maxi Mari mencoba mereduksi pembelaan kemanusiaan di Ndao sebagai sekadar “retorika puitis” dan “sensasional”. Sebuah upaya pelabelan dangkal yang dalam logika dikenal sebagai poisoning the well—meracuni sumur argumen sebelum debat dimulai.
Namun, mari kita bedah: Siapa yang sebenarnya sedang terluka rasionya? Apakah saya yang terlibat menyuarakan piring nasi masyarakat Ndao ataukah aktivis sosial yang kini beralih peran menjadi “Humas Kebijakan Pemkab Ende”, dengan berlindung di balik diksi regulasi?
Kendati saya tidak menemukan jawaban apapun yang dijelaskan dari opini tersebut tetapi sebagai bagian dari menghargai dan menghormati secara etika, saya meladeni sehingga kemampuan kakanda Maxi Mari untuk mengelola argumentasi kian membias dari rell substansinya.
Kegagalan Nalar: Rasionalitas Tanpa Wajah Kemanusiaan
Kakanda Maxi mengagungkan “Rasionalitas Kebijakan” seolah-olah ia adalah kebenaran wahyu yang tak bercelah. Ia lupa pada peringatan Herbert Marcuse dalam One-Dimensional Man, bahwa rasionalitas teknis seringkali berubah menjadi bentuk penindasan baru ketika ia hanya menghamba pada efisiensi administratif dan mengabaikan eksistensi manusia.
Pada konteks ini bahwa penertiban Ndao adalah “rasional” hanya karena ada aturan sempadan pantai adalah sebuah Reduksionisme Logis. Rasionalitas sejati seharusnya mempertimbangkan Social Cost (biaya sosial).
Menghancurkan ekosistem ekonomi yang memutar miliaran rupiah per tahun tanpa solusi penataan di tempat adalah sebuah Irasionalitas Ekonomi. Jika kebijakan tersebut menciptakan kemiskinan baru, maka kebijakan itu gagal secara rasional.
Mitos Mitigasi dan “Dilema Palsu”
Argumen mitigasi yang dibangun Kakanda Maxi terjebak dalam False Dilemma. Ia seolah memaksa kita memilih: “Pindah atau Mati diterjang Bencana”. Ini adalah narasi ketakutan yang mengabaikan kecanggihan rekayasa sosial dan teknis masa kini. Sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, pembangunan haruslah memperluas kebebasan dan kapabilitas manusia, bukan mencabutnya.
Mitigasi yang cerdas adalah Adaptasi, bukan Eliminasi. Mengapa rasionalitas Kakanda Maxi tidak sampai pada gagasan pembangunan tanggul estetik atau rombong tahan bencana? Mengapa nalar “Aktivis Sosial”-nya justru lebih cepat menyetujui pengusiran dari pada menuntut inovasi arsitektur dari pemerintah?
Fetishisme Regulasi dan Keadilan Spasial
Kakanda Maxi bicara soal “kepastian hukum” untuk mencegah “anarki”. Namun, ia menutup mata pada fakta bahwa hukum di Ende sedang mempraktikkan Tebang Pilih. Meminjam pemikiran Noam Chomsky, intelektual memiliki tanggung jawab untuk menelanjangi kebohongan penguasa.
Kepastian hukum macam apa yang sedang dibela jika ia hanya tajam menyayat rombong kayu di Ndao, namun tumpul dan bisu terhadap bangunan beton permanen di pesisir lain yang juga menabrak aturan sempadan? Jika Kakanda Maxi diam terhadap pelanggaran elit tapi vokal terhadap “pelanggaran” rakyat kecil, maka ia tidak sedang membela hukum; ia sedang membela Hierarki Penindasan.
Menjawab Tuduhan “Retorika Puitis”
Kakanda Maxi menuding narasi kami “sensasional”. Mari kita luruskan. Pada realitasnya Menyebut hilangnya sumber sekolah anak-anak pedagang sebagai tragedi bukanlah sensasi, itu adalah Fakta Sosiologis. Bagi mereka yang duduk di ruang ber-AC dengan gaji tetap, suara tangis pedagang mungkin terdengar “puitis”. Namun bagi kami, itu adalah Logika Kehidupan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
