(ENDE-MenitNusantara.com) Menjelang berakhirnya kontrak pengelolaan sampah di TPA Rate pada Desember 2026, persoalan pembelian lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, justru kembali disorot.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco periode 2026/2027, Longginus Kota Setu atau yang akrab disapa Longgar, menantang Pemerintah Kabupaten Ende membuka bukti pembayaran pembelian lahan TPST Bheramari senilai Rp4,41 miliar.
Longgar mempertanyakan transparansi penggunaan uang rakyat, kepastian hukum lahan yang dibeli, hingga tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat Rate yang selama ini terdampak aktivitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Menurutnya, persoalan TPST Bheramari tidak bisa dilihat semata-mata sebagai proyek pembangunan fasilitas pengelolaan sampah. Di dalamnya terdapat persoalan serius yang menyangkut pertanggungjawaban anggaran, legalitas tanah, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan janji pemerintah kepada masyarakat.
“Uang rakyat sudah keluar, tetapi masyarakat masih mempertanyakan bukti pembelian dan kepastian legalitas tanah. Pemerintah harus terbuka. Jangan sampai pembangunan dijadikan alasan untuk menghindari pertanyaan publik,” tegas Longgar.
Rp4,41 Miliar Telah Digelontorkan, Legalitas Lahan Dipertanyakan
Berdasarkan pemberitaan FloresPos.net pada 6 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) membeli lahan seluas 4,9 hektare di Desa Bheramari dengan harga Rp90.000 per meter persegi atau total Rp4,41 miliar sebelum pajak.
Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan TPST, TPA, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sebagai bagian dari rencana penanganan persoalan sampah di Kabupaten Ende.
Namun, proses pembelian lahan itu kemudian menjadi sorotan setelah dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Ende bersama Kantor Pertanahan pada 15 Januari 2026, pihak BPN menyampaikan bahwa Pemkab Ende belum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut.
BPN juga menjelaskan bahwa sertifikat tidak dapat diterbitkan apabila tanah masih memiliki persoalan atau sengketa.
Persoalan semakin mengemuka setelah pemberitaan MenitNusantara.com pada 25 September 2026 menyoroti adanya pihak yang mengklaim tanah tersebut sebagai tanah ulayat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses verifikasi kepemilikan lahan sebelum transaksi dilakukan, dasar penetapan harga, pihak penerima pembayaran, serta dokumen yang menjadi dasar pengadaan tanah menggunakan anggaran daerah.
Longgar menegaskan, pemerintah harus membuka bukti pembayaran, dokumen kepemilikan, dasar penetapan harga, dan berita acara penyerahan tanah agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas proses pembelian lahan tersebut.
Ia mengaku pernah menemui Pua Nasa untuk meminta dokumen bukti pembayaran lahan, tetapi menurut keterangannya, dokumen tersebut belum diberikan meskipun sebelumnya dijanjikan akan diserahkan pada hari berikutnya.
“Kalau memang prosesnya benar, tunjukkan dokumen dan bukti pembayaran. Jangan membuat masyarakat terus bertanya-tanya. Pemerintah harus menjawab, bukan menghindar,” ujarnya.
PMKRI menilai penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Apabila terdapat persoalan dalam proses pengadaan maupun status kepemilikan tanah, pemerintah diminta segera menjelaskan dan menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum.
Kontrak TPA Rate Berakhir Desember, Pemkab Jangan Kehabisan Waktu
Bagi PMKRI, persoalan lahan TPST Bheramari menjadi semakin mendesak karena kontrak pengelolaan sampah di TPA Rate dikabarkan berakhir pada Desember 2026.
Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Ende memastikan kesiapan lokasi baru, sistem pengelolaan, serta kepastian operasional penanganan sampah setelah kontrak di Rate berakhir.
Longgar mengingatkan, jangan sampai berakhirnya kontrak TPA Rate justru membuat pemerintah menghadapi persoalan baru akibat ketidakjelasan kesiapan TPST Bheramari, sementara masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung dampaknya.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan rencana pembangunan tanpa memastikan seluruh aspek pendukung telah siap, mulai dari status hukum lahan, persyaratan lingkungan, fasilitas pengolahan, hingga sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












