“Desember sudah semakin dekat. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana kesiapan lokasi baru dan langkah konkret yang akan dilakukan ketika kontrak di Rate berakhir. Jangan sampai masyarakat hanya menerima janji, sementara persoalan sampah kembali tidak memiliki kepastian penanganan,” tegasnya.
Masyarakat Rate Masih Menagih Janji Pemerintah
Selain persoalan lahan Bheramari, PMKRI juga menyoroti komitmen Pemerintah Kabupaten Ende terhadap masyarakat Rate yang selama ini terdampak aktivitas TPA.
Pada Januari 2026, masyarakat Rate melakukan pemalangan sebagai bentuk protes dan tuntutan agar pemerintah memenuhi sejumlah komitmen yang sebelumnya disampaikan.
Berdasarkan pemberitaan FloresPos.net pada 6 Januari 2026, terdapat sejumlah janji pemerintah kepada warga, di antaranya penyediaan fasilitas air bersih dan pemasangan meteran gratis bagi 100 rumah, pembangunan tanggul abrasi sepanjang 250 meter, penyemprotan rutin dan pemeriksaan kesehatan, penyelesaian fasilitas Masjid Al-Jihad, pengadaan tenda dan kursi, serta rehabilitasi kawasan TPA setelah aktivitas pemrosesan sampah dipindahkan.
Namun, pemberitaan RRI pada 4 Agustus 2026 menyebutkan warga masih menagih realisasi komitmen tersebut. Sebagian besar janji dinilai belum terpenuhi, sementara bantuan sekitar Rp50 juta untuk pembangunan masjid baru direalisasikan dari usulan Rp200 juta.
Longgar menegaskan, berakhirnya kontrak TPA Rate dan rencana pemindahan pengelolaan sampah tidak boleh membuat pemerintah melupakan kewajibannya terhadap masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan lokasi pembuangan sampah.
“Jangan pemerintah sibuk menyiapkan lokasi baru, tetapi masyarakat Rate yang selama ini menanggung dampak justru dilupakan. Janji yang sudah disampaikan harus direalisasikan, bukan terus dibiarkan menjadi tuntutan masyarakat,” katanya.
AMDAL dan Perlindungan Lingkungan Jangan Diabaikan
PMKRI juga mempertanyakan kesiapan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan TPST, TPA, dan IPLT di Bheramari.
Longgar meminta pemerintah membuka informasi mengenai dokumen lingkungan yang diwajibkan sesuai hasil penapisan, termasuk AMDAL atau UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, serta rencana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap masyarakat sekitar.
Menurutnya, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah harus memperhatikan potensi dampak air lindi, bau, lalat, debu, kebisingan, emisi, serta residu sampah.
Ia mengingatkan, masyarakat Bheramari jangan sampai menjadi korban baru dari persoalan sampah yang belum diselesaikan secara tuntas di Kabupaten Ende.
“Jangan sampai pemerintah hanya memindahkan persoalan dari Rate ke Bheramari. Pembangunan harus disertai sistem pengelolaan yang benar, perlindungan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat. AMDAL atau UKL-UPL jangan hanya menjadi pelengkap administrasi,” ujarnya.
PMKRI Desak Inspektorat dan DPRD Turun Tangan
Atas berbagai persoalan tersebut, PMKRI Cabang Ende mendesak Pemerintah Kabupaten Ende segera membuka dokumen pengadaan dan pembayaran lahan TPST Bheramari, menjelaskan status hukum tanah seluas 4,9 hektare, serta menyampaikan langkah penyelesaian atas klaim kepemilikan yang muncul.
PMKRI juga meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan tanah dan penggunaan anggaran sesuai kewenangannya, sekaligus mendorong DPRD Ende menjalankan fungsi pengawasan secara serius dengan membentuk Pansus.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan dokumen lingkungan, keterlibatan masyarakat Bheramari, kesiapan operasional lokasi baru menjelang berakhirnya kontrak TPA Rate pada Desember 2026, serta realisasi seluruh komitmen kepada warga Rate.
Longgar menegaskan PMKRI tidak sedang menghalangi pembangunan, tetapi menuntut agar pembangunan berjalan transparan, memiliki kepastian hukum, dan tidak mengabaikan hak masyarakat.
“Jangan berlindung di balik jabatan ketika masyarakat meminta pertanggungjawaban. Jangan menggunakan alasan pembangunan untuk menghindari pertanyaan publik. Kami hanya meminta pemerintah menunjukkan bukti, membuka dokumen, menjelaskan persoalan, dan bertanggung jawab atas uang rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila pemerintah tidak segera memberikan penjelasan terbuka, PMKRI akan terus mengawal persoalan tersebut melalui advokasi, pengawasan publik, dan mekanisme pengaduan kepada lembaga yang berwenang.
Bagi PMKRI, persoalan TPST Bheramari bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan ujian transparansi, kepastian hukum, dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ende. Ketika kontrak TPA Rate berakhir pada Desember 2026, pemerintah dituntut tidak hanya menyiapkan lokasi baru, tetapi juga menyelesaikan persoalan lahan, memastikan kesiapan sistem pengelolaan sampah, melindungi masyarakat, serta menepati janji yang selama ini ditagih warga Rate.
Uang rakyat harus jelas penggunaannya, tanah yang dibeli harus jelas status hukumnya, pembangunan harus menjamin keselamatan lingkungan, dan masyarakat Rate tidak boleh terus menunggu janji tanpa kepastian. (Tim)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.












