(ENDE-MenitNusantara.com) Persoalan pembelian lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dinilai membutuhkan pengawasan serius dari lembaga legislatif. PMKRI Cabang Ende mendesak DPRD Kabupaten Ende segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut dan mengawasi secara menyeluruh persoalan pengadaan lahan, kepastian legalitas, kesiapan pembangunan, hingga kebijakan penanganan sampah di Kabupaten Ende.
Desakan ini menguat di tengah rencana pemindahan pengelolaan sampah dari TPA Rate menuju lokasi baru di Bheramari, sementara kontrak pengelolaan sampah di Rate dikabarkan berakhir pada Desember 2026.
Presidium Gerakan Kemasyarakatan (GERMAS) PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco periode 2026/2027, Longginus Kota Setu atau yang akrab disapa Longgar, menilai persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan melalui penjelasan sepihak pemerintah. DPRD harus mengambil peran pengawasan secara serius dengan membentuk Pansus agar seluruh persoalan dapat diperiksa secara komprehensif dan terbuka kepada publik.
Menurut Longgar, pembelian lahan dengan nilai miliaran rupiah, munculnya klaim kepemilikan tanah, belum jelasnya status legalitas, serta masih adanya janji pemerintah kepada masyarakat Rate merupakan rangkaian persoalan yang harus mendapat perhatian bersama.
“DPRD jangan hanya menunggu persoalan menjadi semakin besar. Kami mendesak agar segera dibentuk Pansus untuk mengusut secara menyeluruh pembelian lahan TPST Bheramari, status hukumnya, penggunaan anggaran, kesiapan pembangunan, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat terdampak,” tegas Longgar.
Pembelian Lahan Rp4,41 Miliar Harus Diawasi
Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diketahui membeli lahan seluas 4,9 hektare di Desa Bheramari dengan harga Rp90.000 per meter persegi atau senilai Rp4,41 miliar sebelum pajak.
Lahan tersebut direncanakan menjadi lokasi pembangunan fasilitas TPST, TPA, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), sebagai upaya pemerintah mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Ende.
Namun, pembelian lahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum kepemilikan tanah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Ende bersama Kantor Pertanahan pada 15 Januari 2026, pihak BPN menyampaikan bahwa Pemkab Ende belum mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas lahan tersebut.
Di sisi lain, muncul pula klaim kepemilikan tanah dari pihak yang mengaku sebagai pemilik ulayat, sehingga persoalan lahan tersebut menjadi perhatian masyarakat dan sejumlah pihak.
Longgar menilai DPRD perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap proses pengadaan tanah, termasuk dokumen pembayaran, dasar penetapan harga, bukti kepemilikan, proses verifikasi tanah sebelum transaksi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian.
Ia menegaskan, pembentukan Pansus penting untuk memastikan setiap penggunaan anggaran daerah memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. DPRD harus memastikan proses pembelian lahan dilakukan sesuai ketentuan. Kalau ada persoalan legalitas atau administrasi, harus dibuka dan diperiksa secara transparan. Jangan sampai persoalan baru muncul setelah uang miliaran rupiah sudah dikeluarkan,” ujarnya.
Kontrak TPA Rate Berakhir Desember, Jangan Sampai Pemerintah Tidak Siap
PMKRI juga menilai pembentukan Pansus menjadi semakin penting karena kontrak pengelolaan sampah di TPA Rate dikabarkan berakhir pada Desember 2026.
Batas waktu tersebut menuntut pemerintah memiliki kepastian mengenai lokasi pengelolaan sampah berikutnya, kesiapan fasilitas, sistem operasional, serta langkah konkret mengantisipasi apabila pembangunan atau pemindahan pengelolaan sampah ke Bheramari belum berjalan sesuai rencana.
Longgar mempertanyakan apakah pemerintah telah memiliki skenario yang jelas ketika kontrak di TPA Rate berakhir. Menurutnya, persoalan sampah tidak boleh dibiarkan menjadi krisis baru akibat lemahnya perencanaan dan koordinasi antarinstansi.
“Desember bukan waktu yang jauh. DPRD perlu memastikan pemerintah memiliki kesiapan yang jelas. Jangan sampai kontrak di Rate berakhir, tetapi lokasi baru belum siap, persoalan legalitas lahan masih menggantung, dan masyarakat kembali menanggung dampak dari ketidakpastian kebijakan,” katanya.
Ia meminta DPRD melalui Pansus nantinya tidak hanya memeriksa persoalan pembelian lahan, tetapi juga mengevaluasi kesiapan teknis, pembiayaan, perencanaan pembangunan, serta keberlanjutan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Ende.
Warga Rate Masih Menagih Janji Pemerintah
Selain persoalan Bheramari, PMKRI turut menyoroti nasib masyarakat Rate yang selama ini berada di sekitar kawasan TPA dan telah menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
Sejumlah komitmen sebelumnya disampaikan kepada masyarakat, mulai dari penyediaan air bersih bagi 100 rumah, pembangunan tanggul abrasi sepanjang 250 meter, penyemprotan rutin dan pemeriksaan kesehatan, penyelesaian fasilitas Masjid Al-Jihad, pengadaan tenda dan kursi, hingga rehabilitasi kawasan TPA setelah aktivitas pemrosesan sampah dipindahkan.
Namun, masyarakat masih menagih realisasi sejumlah janji tersebut.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
