Indeks

PMKRI Ende Dorong DPRD Bentuk Pansus Sampah Bheramari, Rp4,4 Miliar Pembelian Lahan hingga Kontrak TPA Rate Jadi Sorotan

Reporter : Rian Nulangi Editor: Tim
Ket Foto : Ilustrasi

Longgar menegaskan, pemerintah tidak boleh hanya sibuk menyiapkan lokasi baru di Bheramari, tetapi melupakan masyarakat Rate yang selama ini menghadapi dampak aktivitas pembuangan sampah.

“Jangan sampai pemerintah berbicara tentang pembangunan TPST baru, tetapi janji kepada masyarakat Rate belum diselesaikan. Mereka sudah cukup lama menghadapi persoalan sampah. Pemerintah harus menunjukkan tanggung jawab, bukan terus membiarkan masyarakat menunggu,” tegasnya.

Menurut PMKRI, persoalan Rate dan Bheramari harus dilihat sebagai satu kesatuan kebijakan pengelolaan sampah. Pemindahan lokasi tidak boleh sekadar memindahkan persoalan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa penyelesaian yang menyeluruh.

Pansus Harus Buka Persoalan, Bukan Sekadar Formalitas

PMKRI Cabang Ende mendorong DPRD Kabupaten Ende segera mengambil langkah politik dan kelembagaan dengan membentuk Pansus yang memiliki ruang untuk menelusuri berbagai persoalan pengelolaan sampah secara komprehensif sesuai kewenangannya.

Pansus diharapkan dapat mengkaji:

1. Proses pembelian lahan TPST Bheramari senilai Rp4,41 miliar, termasuk dokumen pengadaan dan pembayaran.

2. Kepastian status hukum lahan seluas 4,9 hektare serta penyelesaian klaim kepemilikan yang muncul.

3. Dasar penetapan harga tanah dan proses verifikasi kepemilikan sebelum transaksi.

4. Kesiapan pembangunan dan operasional TPST, TPA, serta IPLT di Bheramari.

5. Persyaratan lingkungan, dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai ketentuan, dan keterlibatan masyarakat.

6. Kesiapan pemerintah menghadapi berakhirnya kontrak pengelolaan sampah TPA Rate pada Desember 2026.

7. Realisasi seluruh komitmen pemerintah terhadap masyarakat Rate.

8. Evaluasi kebijakan dan sistem pengelolaan sampah Kabupaten Ende agar tidak kembali menimbulkan persoalan serupa.

Longgar menegaskan bahwa Pansus harus bekerja secara serius, melibatkan pihak-pihak terkait, serta menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada publik agar masyarakat memperoleh kepastian atas persoalan yang sedang berkembang.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, kami meminta jangan hanya berhenti pada rapat atau pernyataan. Bentuk Pansus, telusuri persoalan, panggil pihak terkait sesuai kewenangan, buka fakta, dan sampaikan hasilnya kepada masyarakat. Ini menyangkut uang rakyat, lingkungan, dan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Sampah Ende Jangan Menjadi Bom Waktu

PMKRI menilai persoalan TPST Bheramari harus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Ende dan DPRD untuk membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Kepastian lahan, transparansi anggaran, kesiapan fasilitas, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab terhadap warga terdampak tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Menjelang berakhirnya kontrak TPA Rate pada Desember 2026, masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji pembangunan lokasi baru.

PMKRI menegaskan, pembentukan Pansus DPRD bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan, anggaran digunakan secara bertanggung jawab, persoalan hukum tidak dibiarkan menggantung, dan hak masyarakat tidak diabaikan.

Jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius, Kabupaten Ende berisiko menghadapi persoalan pengelolaan sampah yang semakin kompleks, sementara masyarakat di Rate maupun Bheramari berpotensi kembali menjadi pihak yang menanggung dampak dari kebijakan yang tidak tuntas.

Karena itu, PMKRI mendesak DPRD Kabupaten Ende segera membentuk Pansus persoalan sampah Bheramari dan TPA Rate sebelum persoalan tersebut semakin melebar dan sulit dikendalikan. (Tim)

Exit mobile version