Perhatian khusus disampaikan terhadap kondisi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Di provinsi tersebut terdapat tiga PLTU utama, yakni PLTU Bolok, PLTU Ropa, dan PLTU Waingapu. Dari data yang dipaparkan, sekitar 12.156 ton Fly Ash dihasilkan, namun baru sekitar 6.611 ton yang berhasil dikelola.
“Artinya, hampir 46 persen Fly Ash di NTT belum tertangani secara jelas. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keadilan ekologis bagi masyarakat di wilayah kepulauan,” papar Dipo.
Melalui RDP tersebut, Komisi XII DPR RI meminta pemerintah dan PLN menyampaikan langkah korektif yang jelas terkait selisih pengelolaan limbah B3, sekaligus memastikan adanya skema pengelolaan dan pemanfaatan FABA yang kontekstual sesuai dengan karakter wilayah kepulauan seperti NTT.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT PLN Nusantara Power (NP) Ruly Firmansyah menjelaskan bahwa pemanfaatan FABA bersifat lintas waktu dan tidak selalu sejalan dengan tahun produksinya. Menurut dia, sebagian limbah yang belum terserap pada satu tahun dapat dimanfaatkan pada tahun berikutnya.
“Produksi limbah pada 2024 lebih tinggi dibandingkan serapan. Artinya, sebagian limbah yang belum terserap pada 2024 dapat dimanfaatkan pada 2025, dan pola yang sama akan kami lanjutkan pada 2026 seiring peningkatan produksi,” kata Ruly.
Ia juga mengakui adanya tantangan geografis, khususnya jarak pembangkit yang jauh dari pabrik semen sebagai penyerap utama FABA. Karena itu, PLN mendorong pemanfaatan alternatif dengan melibatkan dan mendampingi UMKM setempat untuk mengolah FABA menjadi paving block, beton, dan produk konstruksi lainnya.*****
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.