“Kami memberikan Somasi Pertama ini dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sejak surat diterima, agar PT Asia Pacific Xpressindo segera menyerahkan hak-hak Klien kami berupa Paklaring, Uang Pesangon, dan Uang Penghargaan Masa Kerja secara penuh tanpa menunda lagi. Somasi sudah Kami kirimkan pada Selasa, 3 November 2026 namun hingga saat ini tidak ada tanggapan dari PT Asia Pacific Xpressindo kepada Kami selaku Kuasa Hukum”, ungkap Efraim Mbomba Reda yang merupakan salah satu Kuasa Hukum.
Langkah Hukum secara Pidana dan Perdata yang akan Ditempuh
Tenggat waktu 3 (tiga) hari yang diberikan oleh Kuasa Hukum kepada PT. Asia Pacific Xpressindo untuk membalas Somasi yang diberikan tidak diindahkan, Tim Kuasa Hukum menegaskan akan menggalang upaya hukum tegas, meliputi pengaduan resmi ke instansi ketenagakerajaan, serta pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata jo UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI).
“Kami juga mengingatkan PT. Asia Pacific Xpressindo bahwa terdapat ancaman pidana sesuai Pasal 185 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di mana pengabaian hak pesangon PHK dapat dipidana penjara 1 hingga 4 tahun dan/atau denda sebesar Rp100 juta hingga Rp400 juta.”, ungkap Stefanus Gega, salah satu Kuasa Hukum.
Lebih lanjut Kuasa Hukum atas nama Didimus Migu menerangkan bahwa Kuasa Hukum AR-A Law Firm & Partners masih membuka ruang dialog antara Kuasa Hukum dan PT. Asia Pacific Expressindo untuk menyelesaikan persoalan ini melalui jalur mediasi.
“Selaku Kuasa Hukum, Kami masih membuka diri kepada PT. Asia Pacific Xpressindo untuk persoalan ini diselesaikan secara mediasi. Namun jika PT. Asia Pacific Xpressindo masih tidak menunjukan itikad baiknya maka kami akan menempuh langkah hukum selanjutnya yang tegas dan terukur.”, ungkap Didimus Migu.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
