Selain itu, proses pengurukan dan penataan lahan diwajibkan memperhatikan aspek keselamatan bangunan sekolah serta keamanan lingkungan sekitar.
Namun berdasarkan laporan awal yang diterima pemerintah daerah, pelaksanaan pekerjaan di lapangan diduga tidak sepenuhnya mengikuti arahan dan syarat yang telah diberikan. Aktivitas di lokasi disebut dilakukan tanpa koordinasi yang memadai dengan warga dan tokoh masyarakat setempat sehingga memicu keresahan dan penolakan.
Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Ende telah meminta agar seluruh aktivitas di lokasi dihentikan sementara guna dilakukan klarifikasi, pengecekan teknis, dan dialog bersama seluruh pihak terkait.
Bupati Yosef juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Ia memastikan bahwa keselamatan peserta didik, kenyamanan proses belajar mengajar, serta perlindungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kami akan mencari solusi terbaik bersama semua pihak. Program KDMP penting untuk mendukung penguatan ekonomi desa, tetapi pelaksanaannya harus sesuai prosedur dan tidak boleh mengorbankan sekolah, anak-anak, maupun kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Ende juga menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran prosedur yang merugikan sekolah dan masyarakat, maka akan dilakukan langkah-langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Rian Nulangi)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
