(JAKARTA–MenitNusantara.Com) Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan sebagai Pj Gubernur, kinerja 100 hari pertama Heru Budi Hartono nampak cukup memuaskan.
Keterbatasan wewenangnya sebagai Penjabat tidak membuatnya enggan untuk membangun inisiatif.
“Normalisasi sungai yang paling terlihat, sebuah program yang tak begitu konsisten dijalankan oleh gubernur terdahulu,” ujar Lucius di Jakarta, Rabu (11/1).
Lucius menyatakan, keterbatasan kewenangan sebagai Penjabat juga coba diatasi Heru dengan melakukan pendekatan dan komunikasi dengan elit politik DKI seperti DPRD. Komunikasi yang dibangun sukses memuluskan pembicaraan tentang anggaran DKI 2023.
“Intinya Heru cukup punya kemauan untuk bekerja. Dan ia nampak sedang ingin menunjukan hasilnya dari waktu ke waktu,” ujar Lucius.
Pengamat politik dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) FX Gian Tue mengaku, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memiliki hubungan yang dekat dengan pemerintah pusat. Hal ini menjadi katalis positif bagi komunikasi pembangunan yang kemudian terbukti lebih progresif.
“Banyak pihak telah memperkirakan hal ini sejak awal, seperti adanya akselerasi dalam pembangunan sodetan BKT, LRT maupun MRT hingga persiapan pembangunan Giant Sea Wall yang semakin diprioritaskan pasca semakin kritisnya pemukiman tepi pantai akibat meningginya air laut,” ujar Gian.
Gian menyatakan, adanya isu bahwa seolah Heru Budi ingin menghapus jejak Anies Baswedan di Jakarta tidak bisa diterima sebab ada keterbatasan wewenang seorang Pj Gubernur.
“Tetapi nanti bisa kita lihat dalam Rencana Pembangunan yang disusun di masa PJ Gubernur baik itu RPJMD 5 tahunan maupun RKPD. Tentu saja kinerjanya akan lebih terasa pada tahun 2023 ini, jadi perlu ditunggu. Karena, 100 hari masa pemerintahannya juga sebenarnya di akhir tahun yah tentu saja sekadar melanjutkan dan mempersiapkan rencana pembangunan di tahun baru ini,” jelas Gian.
Lebih Holistik dan Komprehensif Lagi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengharapkan catatan positif 100 hari kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru terus dilanjutkan. Keberlanjutan akan memperlihatkan hasil kinerja baik itu menjadi lebih holistik dan komprehensif lagi.
“Terlalu dini sebenarnya menilai kinerja Pj Gubernur Heru Budi. Apalagi beliau menjabat di bulan-bulan akhir tahun anggaran. Akhir tahun ini, baru kita bisa melihat secara utuh kineria Pak Heru, bagaimana tata kelola perencanaan, penganggaran, kebijakan, dan pelayanan publik di DKI Jakarta,” ujar Herman.
Meski demikian, jelas Herman, dalam seratus hari ini, ada yang menonjol, yaitu penanganan banjir. Selain menggerakan kembali normalisasi sungai, peringatan dini terkait cuaca dan potensi banjir merupakan sebuah respons kebijakan yang patut diapresiasi.
Menurut Herman, hal lain yang perlu diapresiasi adalah kemampuan Pj Gubernur Heru Budi dalam membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan masalah banjir dan kemacetan, terutama beberapa kementerian terkait, semisal PU PR, ATR/BPN, BUMN dan Perhubungan.
Kendati demikian, ungkap Herman, ada catatan yang membutuhkan atensi Heru, terutama beberapa perubahan kebijakan yang memantik polemik di publik. “Menurut kami, ini karena sosialisasi dari pihak Pemprov belum dilakukan secara sistematis,” ujar Herman.
Hal senada juga diungkapkan pengamat kebijakan publik GMT Institute Agustinus Tetiro. Menurut Gusti, sapaan Agustinus, Pj Gubernur telah membuat berbagai terobosan untuk menjawab sejumlah masalah penting di ibu kota.
“Sudah sejak awal kepemimpinannya, Heru Budi memetakan tiga prioritas, yaitu penanganan banjir, perbaikan layanan transportasi dan antisipasi perlambatan ekonomi tahun ini. Heru Budi sedang berada di jalur yang benar,” ungkap Gusti di Jakarta, Rabu (11/1/2023)
Gusti mengatakan, Heru Budi telah tampil sebagai pemimpin yang humanis saat menghadapi sejumlah komponen masyarakat dengan beragam kepentingan di Jakarta. Hal ini terbukti dari kembali bersatunya sejumlah kelompok masyarakat lokal di Jakarta, kerukunan antarumat beragama yang kian prospektif, hingga komitmen sejumlah elemen masyarakat dana kelompok kategorial yang ingin berlomba-lomba berkontribusi secara positif di Jakarta.
Lebih jauh, Gusti berharap, Heru Budi bisa memimpin Jakarta dengan baik setelah 100 hari kinerja ini, terutama memasuki tahun 2023 dan 2024 yang penuh dengan ketidakpastian ekonomi dan bisnis hingga potensi peningkatan eskalasi politik di tanah air jelang pemilu 2024.
Gusti mengapresiasi sejumlah terobosan Heru Budi seperti membuka lagi pos pengaduan langsung, turun langsung ke lokasi (blusukan), menggalakan kembali Jumat menanam, inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor pemerintah seperti Kelurahan, Kecamatan, SKPD dan lainnya.
“Keluwesan Heru Budi dalam membangun komunikasi dengan pusat dan sejumlah pihak menjadi modal kuat bagi Jakarta untuk lebih optimistis melihat masa depan dan mempersiapkan diri menjadi kota dunia setelah IKN nanti. Sukses Jakarta untuk Indonesia!,” pungkas Gusti. ***
