(ENDE-Menitnusantara.com) Kepala Suku Paumere, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Yohanes B. Beke, mengecam keras Pemerintah Kabupaten Ende dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinilai lalai menangani persoalan tambang galian C dan Asphalt Mixing Plant (AMP) milik PT Novita Karya Taga di Desa Sanggaroro, Kecamatan Nangapanda.
Menurut Yohanes, perusahaan tersebut telah beroperasi selama hampir dua dekade dan keberadaannya terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah, tetapi sampai hari ini penyelesaiannya terkesan sangat lambat. Masyarakat mengeluhkan kerusakan lingkungan dan terganggunya tatanan sosial akibat aktivitas tambang,” ujar Yohanes kepada media, Kamis (2/7/2026).
Sebagai Kepala Suku Paumere yang wilayah adatnya berada di sekitar lokasi tambang, Yohanes mengaku kecewa karena instansi teknis, baik Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende maupun Provinsi NTT, serta Dinas ESDM Provinsi NTT dinilai belum menunjukkan keseriusan turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu masyarakat bersama pihak Gereja telah bertemu Bupati Ende. Dalam pertemuan tersebut, menurut Yohanes, Bupati menyampaikan komitmen bahwa arah pembangunan Kabupaten Ende lebih menitikberatkan pada sektor pertanian dan pariwisata, bukan pertambangan.
“Kami tidak anti investasi. Tetapi investasi harus ramah lingkungan, menghormati masyarakat adat, dan tidak menimbulkan persoalan di wilayah kami,” tegasnya.
Yohanes juga menilai banyak komitmen perusahaan yang hingga kini belum direalisasikan, sementara masyarakat justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Hampir 17 tahun lebih perusahaan beroperasi. Saya pikir perusahaan sudah cukup memperoleh keuntungan. Sekarang biarkan alam dipulihkan kembali,” katanya.
Ia memberikan apresiasi kepada Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup RI yang telah turun langsung melakukan verifikasi lapangan. Yohanes berharap proses pengawasan dilakukan secara objektif sesuai fakta yang ditemukan.
“Kami berharap Gakkum bekerja sesuai mekanisme dan melihat sendiri kondisi yang dirasakan masyarakat. Jangan sampai kami terpaksa menentukan sikap sendiri karena itu tentu tidak baik bagi semua pihak,” ujarnya.
Yohanes memastikan masyarakat bersama Gereja dan sejumlah organisasi masyarakat sipil akan kembali menggelar aksi di Kabupaten Ende maupun Provinsi NTT sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang apabila tidak ada langkah nyata dari pemerintah.
Ia juga meminta pemerintah tidak memberikan ruang kepada PT Novita Karya Taga untuk mengikuti proses tender yang membutuhkan material tambang selama persoalan tersebut belum diselesaikan.
“Kalau kembali dilakukan pengerukan material di sungai, kami akan melakukan aksi besar-besaran,” tandasnya.
Warga Minta Izin Dicabut
Senada dengan Kepala Suku Paumere, warga Desa Sanggaroro, Aloysius Gonzaga Raja, meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT segera mencabut izin operasional PT Novita Karya Taga.
Pernyataan itu disampaikan Aloysius saat menerima kunjungan Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup RI yang melakukan verifikasi lapangan pada 23 Juni 2026.
Menurutnya, kehadiran perusahaan selama ini tidak memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat sekitar.
“Selain merusak lingkungan dan mengganggu lahan produktif warga, perusahaan juga tidak memberikan dampak sosial yang berarti. Kami tidak ingin konflik sosial terjadi di kampung ini,” katanya.
Ia menyebut masyarakat telah menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Ende, Bupati Ende, DPRD Provinsi NTT hingga DPR RI. Karena itu, ia berharap Tim Gakkum memberikan penilaian secara objektif berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Aloysius juga mengapresiasi perhatian Anggota DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa yang dinilai terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Sanggaroro di tingkat pusat. Ia berharap persoalan tersebut dapat dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kementerian terkait.
Gakkum Lakukan Verifikasi Lapangan
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
