Ia juga menyoroti polemik yang muncul terkait dugaan pengrusakan fasilitas SD Negeri Wolomoni yang terjadi di tengah persiapan pembangunan KDKMP di wilayah tersebut. Menurutnya, pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu mengedepankan dialog serta musyawarah agar setiap program pembangunan dapat berjalan tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Pembangunan tidak boleh dilakukan dengan pendekatan represif. Pembangunan harus bersifat partisipatif, mengedepankan dialog dan menghormati hak-hak masyarakat, termasuk hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak,” katanya.
FP NTT Nasional berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai peristiwa tersebut, sekaligus memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang terdampak dapat segera dipulihkan agar aktivitas belajar mengajar tidak terganggu.
“Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, fasilitas sekolah harus dijaga dan dilindungi demi kepentingan anak-anak sebagai generasi penerus,” tutup Paskalis Towari.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
